FAJAR, PANGKEP — Persetujuan bersama terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024, di awali dengan pembacaan hasil pembahasan badan anggaran dprd dengan tapd pangkep dilakukan lewat sidang paripurna DPRD Pangkep, Rabu (30/7/2025).
Mewakili Badan Anggaran DPRD Pangkep, Muhammad Ikhsan Baharuddin memberikan beberapa catatan dan rekomendasi antara lain, perlunya rasionalisasi penetapan target PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan melakukan secara berkala studi kasus atau uji petik terhadap potensi sumber-sumber pendapatan.
”Seperti pada pengelolaan parkir di pasar dan parkir di tepi jalan. selain itu dprd mendorong agar seluruh program kegiatan disetiap OPD berbasis money follow prority program yang terukur dan tuntas, mulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,” ungkap politikus Nasdem Pangkep ini.
Ia juga berharap pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi agar seluruh program pembangunan dapat tercapai sesuai peruntukan dan tepat guna, percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI.
”Serta penekanan penuntasan pembangunan atau paket pekerjaan fisik agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” imbuhnya. (fit/rls/*)
