LUWU, FAJAR–Alat berat Pemkab Luwu bermasalah. Bahkan jadi temuan dalam pemeriksaan BPK.
AKIBATNYA, retribusi alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu itu tidak mencapai target. Target pendapatan 2024 sebesar Rp1,6 triliun, namun realisasi hanya Rp1,5 triliun.
Pendapatan daerah 2024 yang ditargetkan Rp 210 miliar dari alat berat, namun realisasi hanya Rp181 miliar. Kondisi ini menunjukkan rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya tidak layaknya alat berat yang dimiliki Dinas PUPR. Kondisi ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Luwu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Akbar Sunali, menyampaikan sederet rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas PUPR.
“Salah satu hal paling krusial adalah tidak tercapainya target PAD dari sektor penyewaan alat berat. Peralatan yang dimiliki Dinas PUPR dinilai sudah tidak layak pakai sehingga beban operasional jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dihasilkan,” kata Akbar di DPRD Luwu, kemarin.
Akbar mendorong agar peralatan yang tidak efisien tersebut segera dilelang. Ini penting agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah. Pansus juga menyoroti temuan BPK terhadap pembayaran lebih kepada rekanan proyek di Dinas PUPR yang mencapai Rp481 juta.
Rekomendasi pansus meminta agar seluruh kelebihan pembayaran tersebut segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah, sebab hal itu akan memengaruhi neraca pendapatan pada APBD Perubahan 2025.
