FAJAR, MAKASSAR — Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Workshop Publik Nasional bertajuk “Masukan Publik untuk Revisi Regulasi Kepemiluan di Indonesia”, Selasa (29/7/2025), di Hotel Unhas Makassar.
Kegiatan ini dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., yang hadir mewakili Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum akademik seperti ini sebagai ruang untuk mempertemukan gagasan kritis dengan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan sistem pemilu yang adil, inklusif, dan representatif.
“Universitas memiliki peran strategis dalam menyumbangkan pemikiran kritis bagi pembentukan regulasi pemilu yang demokratis dan partisipatif,” tegas Prof. Farida.
Ia juga menyoroti beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang pemilu, seperti politik uang, tingginya biaya politik, kompleksitas pemilu serentak, serta pentingnya penguatan pengawasan dan independensi penyelenggara pemilu.
Sorotan dari Akademisi
Tiga narasumber utama dari FISIP Unhas hadir dalam forum ini. Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., mengangkat isu keadilan elektoral dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, belum merata secara ekonomi, dan masih rendah literasi politiknya.
“Kualitas representasi kita masih belum mencerminkan kehendak rakyat secara utuh. Perlu arah politik yang jelas dan penguatan pendidikan politik agar masyarakat lebih rasional dalam menentukan pilihan politik,” ujar Prof. Sukri.
Sementara itu, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya penguatan mekanisme checks and balances antar lembaga negara melalui sistem distribusi kekuasaan. Menurutnya, revisi regulasi pemilu perlu diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih representatif dan akuntabel.
Endang Sari, S.IP., M.Si., turut menyoroti perlunya peningkatan standar kualitas calon legislatif dan eksekutif, baik dari segi pendidikan, rekam jejak, maupun integritas. Ia juga menegaskan pentingnya reformasi internal partai politik agar terhindar dari praktik transaksional.
“Politik uang yang terjadi akibat lemahnya regulasi harus dibendung melalui aturan substantif, bukan hanya administratif,” tegas Endang.
Partisipasi Tokoh Nasional
Workshop ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemangku kepentingan, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A.; Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.; serta Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas, Nazula Anggraeni, S.STP., M.P.S., M.URP.
Para peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, pemerhati kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil aktif memberikan masukan dalam diskusi terbuka. Mereka membahas tantangan sistem pemilu saat ini serta menawarkan solusi konkret menuju demokrasi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
Dosen Ilmu Politik Unhas sekaligus moderator workshop, Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa forum ini adalah bentuk kontribusi nyata dunia akademik dalam memperbaiki demokrasi melalui jalur pemikiran ilmiah dan advokasi kebijakan.
“Forum ini menjadi wadah penting bagi civitas akademika untuk ikut serta dalam proses revisi regulasi kepemiluan yang lebih demokratis,” katanya. (*)
Intan Nurfadillah, Mahasiswa UMI magang belajar di FAJAR
