FAJAR, BULUKUMBA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang Paripurna DPRD Bulukumba, Senin malam, 28 Juli 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, didampingi Wakil Ketua Fahidin HDK dan Syahruni Haris, serta dihadiri oleh anggota dewan lainnya. Turut hadir Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, dan sejumlah undangan.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah. Dokumen ini menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Utta menyampaikan bahwa total belanja dalam APBD Perubahan 2025 dirancang sebesar Rp1,624 triliun. Sementara itu, proyeksi belanja dalam KUA-PPAS APBD Pokok Tahun 2026 mencapai Rp1,661 triliun, yang terdiri dari:
Belanja Operasional: Rp1.174.359.088.958,39
Belanja Modal: Rp282.573.787.051,34
Belanja Tidak Terduga: Rp3.552.380.996,27
Belanja Transfer: Rp200.845.342.952,00
Target pendapatan daerah tahun 2026 juga diproyeksikan sebesar Rp1,661 triliun, dengan rincian:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp297.344.178.253,00
Pendapatan Transfer: Rp1.363.698.421.705,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp288.000.000,00
Bupati berharap seluruh perangkat daerah segera menyiapkan dokumen Rancangan Perubahan APBD untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
“Kami berkomitmen memberikan yang terbaik demi mewujudkan masyarakat Bulukumba yang lebih produktif, maju, dan sejahtera,” ujar Andi Utta, sapaan akrab Bupati yang juga berlatar belakang pengusaha.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menekankan pentingnya semangat kolektif dan orientasi pada kepentingan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran.
“Kita berasal dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan semua yang kita bahas adalah demi kepentingan rakyat,” tegas legislator PKS yang juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Bulukumba.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Bulukumba menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD 2025 bersama pemerintah daerah. (fad/*)
