FAJAR, MAKASSAR –– Transaksi digital mulai diterapkan dalam layanan publik dan retribusi di Makassar sebagai upaya mendorong transparansi dan efisiensi keuangan daerah. Pemerintah Kota Makassar bersama Bank Indonesia Sulsel terus mengakselerasi adopsi sistem pembayaran non tunai, termasuk di pasar tradisional dan Perumda.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, digitalisasi kini bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang tak terelakkan. Digitalisasi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari.
“Dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur, hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel. Mau belajar, pesan makanan, tiket pesawat, bayar PDAM, pajak, sampai berdonasi di masjid semua bisa dilakukan secara digital,” kata Rizki pada launching digitalisasi pembayaran layanan publik dan retribusi di Pasar Pusar Niaga Daya, Senin, 28 Juli 2025.
Menurut Rizki, BI hadir aktif dalam mendukung transformasi digital melalui QRIS, yang saat ini menjadi salah satu solusi pembayaran digital paling praktis dan inklusif di Indonesia. Sejak peluncurannya pada 17 Agustus 2019, QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan.
Data tahun 2025 hingga bulan juni
secara nasional nilai transaksi QRIS telah menembus Rp570 triliun, meningkat sebesar 112% secara tahunan (year-on-year). Di Sulsel sendiri, jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 1,3 juta orang, dengan volume transaksi mencapai Rp6,5 triliun, tumbuh 96% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha mulai dari pedagang kecil hingga pelaku usaha besar untuk segera mengadopsi QRIS sebagai sistem pembayaran utama.
