Rizki secara khusus menyebutkan pentingnya digitalisasi di pasar-pasar tradisional, seperti yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Makassar.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menuturkan, pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran retribusi, seperti pajak opsen kendaraan yang baru mencapai 40%, menjadi salah satu alasan utama perlunya digitalisasi sistem keuangan daerah.
“Kalau masih pakai uang tunai, terlalu banyak ruang untuk penyimpangan. Kadang laporan minus, selisih dana, dan akhirnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Sistem digital akan menutup celah-celah itu. Tidak ada lagi alasan ‘minum dulu sebentar’ semua tercatat otomatis,” ujarnya.
Munafri menambahkan bahwa pemerintah kota terus mendorong agar seluruh Perumda seperti PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Makassar, tidak hanya terhubung dengan sistem digital, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya.
“Nah, ini yang harus jadi evaluasi kita. Jangan hanya seremoni. Setelah acara, semua kembali seperti biasa. Kita harus komitmen dan serius,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar semangat adopsi digital tidak terhambat oleh usia atau keterbatasan pemahaman teknologi. Jangan merasa tua lalu malas belajar.
“Teknologi tidak akan menunggu kita. Justru kita harus mengejar dan ikut terus supaya tidak tertinggal. Handphone sekarang sudah bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat pembayaran dan pengelolaan keuangan,” katanya. (edo)
