Macron sebelumnya berharap pengakuan terhadap Palestina dilakukan secara kolektif, berbarengan dengan normalisasi Israel dan Arab Saudi. Namun karena jalur diplomasi itu buntu, Paris memilih bertindak sendiri.
Amélie Ferey dari Institut Hubungan Internasional Prancis menyebut langkah ini sebagai upaya menciptakan momentum menjelang forum global. “Satu bulan ke depan akan dipakai untuk merangkul negara lain. Inggris dan Kanada bisa jadi mitra potensial,” ujarnya.
Seiring dengan itu, Inggris juga tengah menghadapi tekanan internal. Perdana Menteri Keir Starmer didesak untuk bersikap lebih tegas terhadap isu Palestina. Namun ia tampak berhati-hati agar tidak berbenturan dengan Amerika Serikat — terutama jelang kunjungan Donald Trump ke Skotlandia dan isu dagang yang belum selesai.
Meski bukan aktor langsung dalam konflik, Prancis berharap bisa memainkan peran strategis dalam fase pasca-perang bersama Arab Saudi. Paris dan Riyadh kini membangun peta jalan baru: melucuti Hamas, menggelar pemilu Palestina 2026, dan membentuk pemerintahan teknokrat.
Rencana itu mencakup kemungkinan pengerahan pasukan perdamaian PBB—termasuk dukungan dari Mesir—untuk menciptakan stabilitas dan menjinakkan pengaruh negara-negara pendukung Hamas seperti Qatar.
Namun beberapa analis menilai ambisi Prancis belum tentu realistis. Camille Lons dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa menyebut implementasi inisiatif ini masih jauh dari kenyataan.
Amélie Ferey menambahkan, sikap Israel saat ini sangat menolak konsep negara Palestina. Dengan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat dan bombardir Gaza yang terus berlangsung, peluang penyelesaian adil semakin menipis.
