FAJAR, MAKASSAR – Kebutuhan akan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), di berbagai daerah masih sangat tinggi. Bahkan, data tahun 2024 mencatat kebutuhan mencapai 250.407 formasi. Jumlah itu diyakini masih bisa bertambah, mengingat tingginya beban kerja dan kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Kondisi inilah yang membuat pemerintah terus mencari solusi. Salah satunya, dengan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran. Meski demikian, desakan agar rekrutmen CPNS kembali digelar juga semakin kuat. Tak hanya dari masyarakat, tapi juga dari Senayan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjadi salah satu yang bersuara lantang. Dalam rapat kerja pada Mei 2025 lalu, Dede menegaskan bahwa rekrutmen CPNS tidak perlu menunggu akhir tahun.
“Daerah yang sudah siap tidak perlu menunggu. Kami merekomendasikan agar pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Oktober 2025, sementara PPPK hingga Maret 2026,” ujar Dede kala itu.
Pernyataan tersebut tak berlalu begitu saja. Beberapa pekan kemudian, tepatnya pertengahan Juli, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai merespons. Salah satu sinyal awal yang muncul adalah diaktifkannya kembali portal SSCASN untuk pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2025.
Langkah konkret pertama pun langsung diambil: pembukaan lowongan PPPK untuk Kejaksaan RI. Meski belum menyentuh CPNS secara langsung, sinyal ini cukup kuat bahwa proses rekrutmen akan kembali berjalan.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangannya menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024, yang masih menyisakan beberapa tahapan teknis.
