BPJS TK bekerja sama erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia untuk meminimalkan potensi kesalahan atau tumpang tindih penerima bantuan.
“Program BSU ini bukan hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga bentuk kepedulian negara terhadap para pekerja sebagai penggerak ekonomi nasional,” kata Pramudya. Ia berharap bantuan ini bisa menjadi penyokong ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian global.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan didampingi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Prof. Anwar Sanusi.
Lalu ada Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, serta sejumlah pejabat dari BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia.(wis)
