Menaker RI, Yassierli mengatakan jika melalui program BSU ini, negara hadir secara konkret untuk melindungi para pekerja dari tekanan ekonomi.
Hingga 26 Juli 2025 total 5.738.737 penerima yang dianggarkan sebesar Rp3,44 triliun, sebanyak 4.511.020 pekerja telah menerima BSU senilai Rp2,71 triliun, atau mencapai 78,61 persen dari target nasional.
“Masih tersisa 1,2 juta lebih penerima yang akan menerima BSU secara bertahap dalam beberapa hari ke depan,” ucapnya.
Ke depan, pemerintah merencanakan integrasi sistem perlindungan sosial pekerja dengan skema digitalisasi penuh.
Menaker Yassierli menyebut, BSU akan terus dievaluasi agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pekerja di daerah.
“Program BSU 2025 menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi tantangan ekonomi yang berdampak pada buruh dan pekerja kecil. Dengan sinergi pusat-daerah serta dukungan BUMN seperti PT Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan BSU menjadi bantalan sosial yang efektif dan mampu menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat bawah,” ucapnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat proses penyaluran BSU, khususnya dalam menjangkau sektor pekerja informal dan pelaku UMKM.
“Kami siapkan fasilitas dan sumber daya di lapangan agar bantuan ini tidak tertahan dan segera bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyatakan bahwa data penerima BSU telah diverifikasi secara ketat untuk menjamin ketepatan sasaran.
