FAJAR, TAKALAR – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar Asrullah menanggapi tudingan terkait dugaan markup anggaran pelatihan sistem implementasi aplikasi Siskuedes Versi 2.0.7 yang baru saja digelar di Hotel Almadera Makassar pada 18-20 Juli 2025, baru-baru ini.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat, 25 Juli, Asrullah menjelaskan bahwa anggaran pelatihan Siskuedes yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut sudah sesuai mekanisme.
“Jadi hal ini perlu kami luruskan bahwa pelatihan ini seolah-olah ada penunjukan langsung dari Dinas Sosial dan PMD Kaupaten Takalar, tidak ada itu sebetulnya dan ini murni kesepakatan dari teman-teman BKAD di Desa yang berhimpun di tiap Kecamatan, cuma karna tidak ada BKAD di Tiap Kecamatan jadi menggunakan lembaga PPDI saja,” beber Asrullah, Jumat, 25 Juli 2025.
Asrul melanjutkan bahwa, pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak, termasuk unsur dari masing-masing kecamatan sendiri terutama dalam struktur kepanitiaan kegiatan pelatihan.
“Jadi untuk anggaran, bahwa itu memang sudah terencana di tahun 2025 melalui Rancangan Kerja Angaran Pemerintah Desa (RKAP) kemudian juga tertuang dalam APBdes 2025. Kemudian untuk anggaran siskuedes yang Rp5 juta itu bukan hanya untuk biaya pelatihan saja tetapi, dana itu juga digunakan untuk mengaktifkan server yang berbasis online,” terang Asrullah.
Ia menegaskan, berkaitan dengan sistem aplikasi online siskuedes di Sulsel, saat ini hanya tinggal dua Kabupaten yang belum berbasis online. Sehingga menurutnya muncul keprihatinan. Oleh karena itu dia juga menegaskan terkait sistem ini tiap tahun diperlukan update versi aplikasinya, bahkan tahun ini sudah dua kali update versi 2.0.7.
