Pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan militer, Palang Merah Thailand, dan relawan sipil untuk mempercepat distribusi logistik. Namun akses yang terbatas dan jumlah pengungsi yang terus bertambah membuat situasi jauh dari kata ideal.Seperti disampaikan oleh International Organization for Migration (IOM) dalam laporan yang dikutip dari AP News,
“Aside from transport, there is also a growing need for food, water, health care and shelter.”
Pernyataan ini menegaskan betapa kompleks dan gentingnya dampak kemanusiaan dari konflik yang terus berlangsung di perbatasan.
Hubungan Diplomatik Memburuk
Krisis ini juga berdampak langsung pada hubungan diplomatik kedua negara. Thailand dan Kamboja sama-sama menarik duta besar mereka, serta menurunkan status hubungan bilateral ke level terendah sejak 2011.
Pernyataan keras sempat dilontarkan oleh Paetongtarn Shinawatra, yang kala itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, sebelum dinonaktifkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2025 karena pelanggaran etika. Ia menuduh Kamboja melanggar integritas wilayah dan melakukan infiltrasi militer di zona sengketa.
Saat ini, jabatan kepala pemerintahan diisi oleh Phumtham Wechayachai sebagai pejabat sementara. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintahannya terkait langkah selanjutnya.
Sementara itu, dari Phnom Penh, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuduh Thailand melakukan agresi udara yang “melanggar hukum internasional dan membahayakan warga sipil.” Ia juga menyerukan agar ASEAN dan komunitas internasional tidak tinggal diam atas tindakan militer Thailand di wilayah yang masih disengketakan.
