“Kemudian, 2 unit diusulkan untuk dilelang, sesuai ketentuan yang memperbolehkan pelepasan aset langsung dengan prosedur yang sah, khususnya oleh mantan pimpinan DPRD Kota Makassar,” jelasnya.
Selain itu kata dia, masih ada 1 unit tengah melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena status formal dan administratif kendaraan tidak lengkap, meskipun secara material diketahui pernah digunakan.
“Proses ini masih menunggu hasil review dari Inspektorat dan dinas teknis terkait,” tuturnya.
Tak hanya itu, adapun 1 unit kenderaan lagi hingga kini masih dalam penelusuran, karena tidak ditemukan baik secara fisik maupun dokumen. Namun, Kejari menyatakan tetap optimis kendaraan ini akan terlacak, meski SKK memiliki batas waktu kerja tertentu.
Oleh sebab itu, Nauli menekankan bahwa seluruh proses ini merupakan bagian dari perbaikan sistemik yang ingin dibangun oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang berkomitmen melakukan starting over dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini langkah awal perbaikan tata kelola, baik dalam hal pemerintahan maupun pengelolaan pendanaan. Kami diberikan amanah melalui SKK dan menjalankannya dengan prinsip kolaboratif dan akuntabel,” tambah Nauli.
Penyerahan hasil penelusuran ini juga menjadi bagian dari langkah lanjutan Pemkot Makassar dalam menyusun sistem aset yang transparan dan tertelusur.
“Proses pendampingan hukum terhadap pengelolaan aset diharapkan mampu menjadi instrumen kontrol yang kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan profesional,” harapnya.
