Suardi menyebut, target pembangunan dapur MBG di Sulsel dapat rampung tahun ini. Dari 828 unit yang ditargetkan, 72 dapur akan dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, dengan setiap kabupaten/kota mendapat jatah tiga unit dapur. Sementara sisanya dibangun secara mandiri oleh pemerintah daerah atau mandiri.
Meskipun demikian, dapur MBG yang dibangun secara mandiri tetap harus memenuhi standar nasional yang telah ditentukan oleh BGN. Proses pendiriannya harus melalui sistem digital dan tahapan verifikasi yang ketat.
“Masuk ke portal, kemudian menentukan titiknya di mana, koordinatnya di mana, lalu luasannya berapa. Baru ada persetujuan dari BGN untuk mulai membangun sampai mengisi,” beber Suardi.
Setelah persyaratan administratif dipenuhi, akan dilakukan verifikasi faktual di lapangan oleh tim BGN. Jika lolos verifikasi, maka akan diterbitkan berita acara dan perjanjian kerja sama (PKS). “Barulah virtual account untuk pelaksanaan operasional dapur dapat diterbitkan,” tandasnya.
Suardi juga membeberkan total kebutuhan anggaran untuk membangun dan mengoperasikan 828 dapur MBG di Sulsel ialah Rp8,2 triliun selama 10 bulan. Angka itu hampir menyamai APBD Sulsel tahun 2025 (Rp9,8 triliun). Setiap hari dibutuhkan Rp45 juta tiap dapurnya. Setiap dapur MBG membutuhkan biaya sekitar Rp1 miliar per bulan.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, ada beberapa poin dari BGN yang mempersyaratkan lokasi pembangunan SPPG harus di sekitar kawasan sekolah dengan jumlah minimal siswa 3.000 orang. Syarat kedua ialah lokasi SPPG maksimal 20 menit dari sekolah. Syarat-syarat tersebut sejatinya untuk memperlancar pelaksansaan MBG. Namun, Jufri menyebut geografis setiap daerah berbeda-beda.
