Meski demikian, dalam perkara ini, pihak kreditur telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan persoalan dengan skema perdamaian yang adil, transparan, dan realistis.
Hanya saja, dalam proses penyelesaian, terdapat perkara PKPU yang berujung putusan pailit dalam waktu singkat. Putusan majelis hakim dinilai mengesampingkan asas keadilan, asas transparansi, dan prinsip ‘majority rule’ dalam PKPU.
Lantas, rekomendasi pengurus pun dianggap menyesatkan dan bertentangan dengan hasil musyawarah kreditur, serta diduga tidak menjalankan tugasnya secara independen, obyektif, dan transparan.
“Putusan ini tidak hanya menghancurkan peluang penyelesaian yang bermartabat, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum niaga di Indonesia. Para pemilik unit yang selama ini menanti dengan sabar, justru menjadi korban dari keputusan yang tidak mengindahkan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan,” pungkas Ikhsan. (amr)
