Dalam setiap tragedi, pola yang sama selalu muncul: dokumen penumpang tak akurat, alat keselamatan tidak memadai, dan pengawasan yang longgar. Di banyak pelabuhan kecil, sistem manifest masih dilakukan manual. Tiket dijual tanpa nama. Penumpang menyelinap tanpa terdaftar.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan belum menunjukkan terobosan nyata pasca-serangkaian kecelakaan ini. Evaluasi dilakukan, tetapi hasilnya tak terasa di lapangan. Tidak ada standar keselamatan yang benar-benar ditegakkan di semua kapal. Audit kelayakan teknis sering kali hanya jadi formalitas, sekadar memenuhi syarat administratif.
Kini, desakan datang dari parlemen. Komisi V DPR meminta SOP pelayaran dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari prosedur pemuatan, manajemen navigasi, hingga perawatan berkala kapal. Termasuk juga penegakan kapasitas penumpang secara ketat.
