“Kami yang tiap hari kerja harusnya jadi sumber suara utama. Bukan orang yang sudah pensiun dari jalanan tapi masih ingin atur sistem,” ujarnya.
Berbagai komunitas di wilayah Makassar, Gowa, dan Maros lainnya juga menyuarakan dukungan terhadap komisi 20 persen dan menolak rencana penurunan yang dianggap berisiko, di antaranya: Syamsul Katarri, Ketua GrabBike Selebritas Jalanan, Sulaiman, Ketua Grab Makassar Community dan Abdul Hafids.
Ketua Grab Bulo Sibatang Eka Prasetya, Ketua Mega Antang, Ahmad, Ketua Solidaritas Biringkanaya Community dan Adri Priandi, Ketua Solidaritas GrabBike Kota Daeng.
Dalam pernyataan kolektif, mereka mengingatkan bahwa potongan komisi bukan sekadar soal pengurangan pendapatan mitra, tetapi juga soal keberlangsungan layanan yang telah menghidupi jutaan orang di Indonesia.
Potongan tersebut digunakan oleh aplikator untuk membiayai berbagai program penting seperti perlindungan kecelakaan, pelayanan pelanggan, bonus kinerja, pelatihan, dan promosi pelanggan.
Para ketua komunitas juga mengingatkan bahwa penurunan komisi bisa membuat aplikator kehilangan daya saing terhadap layanan transportasi konvensional dan bisa berdampak pada penurunan kualitas layanan.
“Kami tidak menolak perubahan, tapi perubahan itu harus berpihak pada keberlangsungan semua pihak, bukan hanya satu sisi,” tegas Budi Yaya.
Mereka berharap Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI lebih banyak mendengar suara mitra aktif yang bekerja setiap hari, bukan hanya masukan dari pihak-pihak yang tidak merepresentasikan realitas di lapangan.
