FAJAR, SOLO — Sabtu sore, 20 Juli 2025, halaman depan Graha Saba Buana berubah jadi lorong merah putih. Ratusan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Super tbk membentuk barisan panjang menyambut mobil hitam yang perlahan bergerak mendekati gedung. Di dalam mobil itu, duduk mantan presiden yang kini kembali bermain dalam bayang: Joko Widodo.
Dalam Kongres PSI 2025 di Solo itu, Presiden Ketujuh Republik Indonesia menyatakan satu hal secara gamblang: “Saya akan full mendukung PSI.” Kalimat pendek yang disambut gemuruh ruangan. Ribuan kader PSI meneriakkan namanya, Jokowi hanya diam, menunggu gema surut.
Setelah Gibran Rakabuming Raka naik sebagai wakil presiden, kini giliran sang bungsu, Kaesang Pangarep, yang jadi poros baru. Ia didapuk sebagai Ketua Umum PSI periode 2025–2030. Dan sang ayah, yang baru saja meninggalkan Istana, justru tampak lebih aktif dari sebelumnya.
“Saya akan bekerja keras untuk PSI,” ucap Jokowi kemudian. Sebuah pernyataan yang tak lagi menyiratkan netralitas pasca-kekuasaan, melainkan sinyal bahwa politik belum selesai baginya.
Mesin dan Skandal
Dukungan Jokowi pada PSI muncul di tengah riuh skandal yang belum reda. Di luar gedung kongres, media sosial masih riuh membahas tuduhan ijazah palsu yang mengaitkan namanya dengan Universitas Gadjah Mada. Nama Jokowi menyeruak, lagi-lagi, dalam pusaran kontroversi. Tapi alih-alih menjauh dari panggung, ia justru menancapkan kembali bendera politik.
Ia menyebut struktur PSI sebagai “mesin”. Mesin partai, kata dia, harus lengkap dari pusat hingga desa. Tanpa mesin, tak ada gerak. Jokowi lalu menargetkan pembentukan struktur nasional PSI rampung paling lambat akhir 2027,jauh sebelum Pemilu 2029. Perintah itu disampaikan seperti seorang panglima, bukan sekadar mantan presiden.
