“Kami sudah bicara dengan pak gubernur soal rencana pembangunan jembatan Barombong. Sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan soal pembebasan lahannya. Kami dari Pemkot siap memfasilitasi, tapi harus jelas, lahan di sisi satu dan sisi lainnya milik siapa,” tegasnya.
Wali kota juga mengingatkan tanpa kepastian soal lahan, proyek jembatan ini akan terhambat di tengah jalan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak, khususnya GMTD sebagai salah satu pemilik atau pengelola lahan di sekitar kawasan, untuk aktif mencari solusi bersama.
“Kalau tidak diselesaikan, kita bisa mandek di satu titik. Itu bentangannya panjang. Saya sudah minta, jadi kita sama-sama bebaskan lahannya, biar cepat Pemrov bangun,” tutur Munafri.
Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah proaktif Pemkot Makassar dalam membangun konektivitas kawasan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif, khususnya di wilayah strategis seperti Barombong dan sekitarnya.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar memiliki komitmen kuat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan terbuka, dengan sistem perizinan satu pintu yang efisien dan berbasis kepastian hukum.
“Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dalam proses perizinan dan membebani investor dengan biaya-biaya yang tidak semestinya. Semua harus mengikuti jalur resmi, cepat, dan akuntabel,” imbuhnya.
Munafri mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah dan pihak pengembang agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan maupun masalah hukum di kemudian hari.
