FAJAR, TAKALAR – Sejumlah Kepala Desa di Takalar mengaku dipaksa menganggarkan pelatihan digitalisasi yang diselanggarakan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) di Hotel Mercure Makassar, Jumat, 18 Juli hingga Minggu, 20 Juli 2025.
Tak main-main setiap kepala desa di Takalar pun dipatok Rp5 juta untuk memuluskan kegiatan yang diduga menguras Anggaran Dana Desa tersebut.
“Semua desa di Takalar, anggarannya Rp5 juta per desa,” kata sejumlah kepala desa di Takalar yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 18 Juli 2025.
Selain pelatihan digitalisasi, PPID juga diduga menggelar pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online versi 2.0.7 di Hotel Almadera Makassar yang dimulai Jumat, 18 Juli hingga Minggu, 20 Juli 2025.
Anggaran untuk pelatihan tersebut juga diduga ikut dibebankan kepada alokasi Anggaran Dana Desa Rp5 juta per desa.
“PPID semua laksanakan, jadi total anggaran pelaksanaan pelatihan tersebut Rp10 juta per desa. Yang jadi persoalan anggaran pelatihan ini tidak ada musdes,” sambung sejumlah kepala desa yang meminta tak disebut namanya.
Diketahui prioritas penggunaan dana desa telah diatur oleh Kemendes PDT dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang ptunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa 2025.
Pertama, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Yang kedua, lanjut dia, dana desa tahun 2025 juga diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
