“Kami tidak ingin uang negara hampir Rp30 miliar ini jadi proyek percobaan. Kalau ini ambruk sebelum waktunya, siapa yang tanggung jawab?,” terang kamal.
Sebagai bentuk keseriusan, warga berencana melayangkan surat kepada BBWS Pompengan Jeneberang dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Bahkan, bila perlu, kasus ini akan dibawa ke aparat penegak hukum.
“Kalau tidak ditindak, kami akan laporkan ke APH. Kami butuh irigasi, bukan proyek yang justru merugikan rakyat,” tegasnya.
Sementara Helmi selaku kepala proyek dan Alim sebagai pengawas lapangan saat dikonfirmasi Kamis, 17 Juli, juga enggan berbicara banyak. Namun keduanya mengakui bahwa material batu yang bercampur tanah hanya digunakan untuk perbaikan akses jalan bukan pekerjaan utama. Mereka pun berjanji tidak akan menggunakan material tersebut.
“Saya sedang klarifikasi ke suplayer, supaya material bermasalah itu tidak dipakai dalam proyek. Ada yang sudah punya izin, ada juga yang masih proses,” ujar Alim.
Namun, Alim juga mengaku bahwa dia hanya fokus pada kebutuhan material di lapangan, sementara urusan legalitas ia serahkan kepada kantornya. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek dijalankan tanpa kendali yang memadai.
Berdasarkan penelusuran tim wartawan dan mencermati pernyataan para pihak, muncul dugaan bahwa Alim mengetahui keberadaan suplaiyer ilegal dan tetap mengizinkan pemasokan material dari mereka. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya keuntungan terselubung dari suplayer kepada pihak lapangan.
Kondisi ini jelas berdampak pada kualitas konstruksi irigasi. Jika material tak layak dipakai dalam struktur pasangan, bukan tak mungkin bangunan irigasi berumur pendek dan gagal memberi manfaat maksimal bagi petani.
