FAJAR, BULUKUMBA — Legislator Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, meluapkan kegeramannya atas banyaknya warga tidak mampu di Bulukumba yang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Jumlahnya mencapai sekitar 6.000 orang.
Kegeraman itu disampaikan dalam rapat mitra kerja Komisi D DPRD Bulukumba bersama BPJS dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba, Rabu, 16 Juli 2025.
Syahruni menyayangkan tindakan BPJS yang dinilainya semena-mena menonaktifkan kepesertaan warga tanpa memperhatikan kondisi mereka. Ia mengungkapkan ada warga yang baru mengetahui BPJS-nya tidak aktif saat sedang sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
“Ada warga yang sebelumnya BPJS-nya aktif, tapi saat masuk rumah sakit karena sakit, ternyata sudah tidak aktif lagi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Wakil Ketua II DPRD Bulukumba itu, kondisi tersebut jelas sangat memberatkan masyarakat, apalagi jika yang bersangkutan benar-benar tidak mampu.
Ia pun meminta agar BPJS Bulukumba mengambil langkah yang lebih bijak dan manusiawi sebelum menonaktifkan kepesertaan warga, seperti melakukan verifikasi lapangan atau pemberitahuan lebih dulu.
Tak hanya BPJS, Syahruni juga menyoroti data penduduk miskin yang digunakan BPS. Ia menilai pendataan tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Tidak semua yang rumahnya bagus berarti ekonominya bagus. Bisa saja dulunya merantau lalu bangun rumah, tapi sekarang sudah tidak produktif karena sakit-sakitan dan tak punya penghasilan. Tentu akan kesulitan membayar iuran BPJS,” jelasnya.
