FAJAR, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan peringatan keras terhadap jajarannya soal tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan tidak akan memberi ampun bagi pelanggaran yang merugikan negara.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda pembahasan pemutakhiran data tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah, Rabu (16/7/2025), di Novotel Grand Shayla Makassar.
“Kalau sudah menyentuh keuangan negara, tidak ada kata maaf. Lanjut sampai selesai,” tegas Munafri.
Ia menuntut seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) proaktif merespons setiap temuan Inspektorat. Bagi Munafri, pembenahan sistem bukan wacana, melainkan kewajiban mutlak demi membangun pemerintahan yang transparan dan bebas praktik kotor.
“Saya ingin sistem yang membuat kita semua bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” ujarnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menyoroti banyaknya pelanggaran yang menumpuk akibat lemahnya sistem kontrol. Ia menyebut kondisi ini seperti “sampah” yang dibiarkan bertahun-tahun.
Rotasi pejabat akan terus dilakukan untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi ASN yang belum tergali. “Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Yang teknis justru banyak yang lebih mumpuni,” ungkapnya.
Laporan Wajib Dua Pekan Sekali
Untuk memperkuat pengawasan, Munafri mewajibkan Inspektorat melapor langsung padanya setiap dua pekan.
“Kalau sifatnya administratif, kita luruskan. Tapi kalau menyangkut kerugian negara, saya tidak main-main,” katanya.
Ia juga menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan dikorupsi. Menurutnya, semakin besar anggaran, semakin besar pula godaan intervensi.
