FAJAR, HANOI — Pemerintah Vietnam resmi menetapkan larangan penggunaan sepeda motor dan moped berbahan bakar minyak (BBM) di pusat ibu kota Hanoi mulai Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya agresif negara tersebut dalam menekan polusi udara.
Kawasan yang terdampak adalah jalan lingkar utama Hanoi dan area bisnis di sekitarnya. Kedua zona itu menjadi pusat lalu lintas dan ekonomi dengan jutaan kendaraan hilir mudik setiap hari.
Data terbaru menunjukkan, Hanoi dihuni lebih dari 8 juta penduduk dan memiliki lebih dari 8 juta kendaraan. Dari jumlah itu, sekitar 7 juta unit adalah sepeda motor dan moped.
Transisi Mendadak Picu Kekhawatiran
Kebijakan ini menuai protes dari sejumlah kalangan. Warga menilai tenggat waktu terlalu singkat dan akan menghantam kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Kami butuh motor untuk mencari nafkah. Larangan ini memberatkan,” ujar Nguyen Van Hung, pengemudi ojek daring kepada AP.
Keresahan juga muncul karena belum adanya solusi transisi yang konkret. Banyak warga belum siap beralih ke kendaraan listrik karena biaya yang tinggi.
“Pemerintah seharusnya memberi waktu lebih panjang dan peta jalan yang jelas,” kritik ekonom Pham The Anh melalui media sosialnya.
Dorong Kendaraan Listrik
Vietnam saat ini tengah gencar mempromosikan kendaraan listrik sebagai solusi lingkungan. Produsen lokal seperti VinFast bahkan telah menguasai 20 persen pasar mobil listrik nasional. Namun, dominasi di sektor roda dua masih minim.
PM Pham Minh Chinh dalam dekrit terbarunya juga merencanakan ekspansi larangan BBM lebih luas mulai Januari 2028. Kebijakan itu akan mencakup wilayah tambahan dan juga kendaraan roda empat berbahan bakar minyak. (*)
