dr. Rahmad menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mencari solusi terbaik. Fokus utama BPJS Kesehatan tetap pada keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi peserta JKN yang sangat mengandalkan akses layanan melalui skema pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, yang mewajibkan para kepala daerah memastikan seluruh penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta JKN. Instruksi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret seperti alokasi anggaran, sosialisasi, dan integrasi layanan demi menjamin akses kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami berharap komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan Program JKN tetap kuat, agar layanan kesehatan tetap dapat dinikmati masyarakat secara merata tanpa terganggu persoalan administratif,” tutupnya. (sae)
