FAJAR, MAKASSAR — Sejumlah pengurus Ikatan Purna Bakti/Abdi (IPBA)/BAS Kesehatan Gorontalo mengusulkan agar proses verifikasi dan pencairan bisa dilakukan melalui sistem digital yang lebih efisien.
Mereka juga mendesak percepatan pencairan dana pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRInya.
Pasalnya, proses pengurusan yang terlalu lama dinilai sangat merugikan para pensiunan.
Ketua IPBA Gorontalo, dr Sjahruddin Sam Biya menuturkan percepatan pencairan dana pensiun harus segera direalisasikan agar para pensiunan dapat segera menikmati haknya.
“Data pensiunan yang mengurus dana pensiun ada ratusan orang, yang proses pengurusannya cukup lama dan penuh ketidakpastian. Apalagi Usia-usia kita para pensiunan saat ini berkisar antara 61 hingga 80 tahun,” ucapnya.
Sebagian besar kata dia, mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Mereka juga menilai kebijakan pengurusan dana pensiun terlalu birokratis dan tidak mempertimbangkan kondisi pensiunan yang sudah lanjut usia, sehingga membuat frustrasi dan kelelahan.
“Proses mengurus terasa pokoknya terlalu lama. Surat-surat sudah disampaikan, tapi tidak ada kejelasan di pusat terkait pencairan. Bahkan ada yang sudah tiga bulan lebih, belum cair dan tidak tahu kejelasannya kapan cair,” ujarnya.
Ia berharap agar dana pensiun dari Jaminan Hari Tua (JHT) dan DPLK ini bisa segera dipercepat pencairannya.
“Kami hanya butuh satu hal dari pemerintah dan lembaga keuangan, yakni kejelasan dan kepastian waktu pencairan, supaya pensiunan tidak lagi disusahkan,” ucapnya.
