“Saat ini angka kepesertaan Program JKN berada di kisaran 99 persen, memang sedikit menurun dibanding beberapa bulan lalu. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh proses validasi data dan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Senin, 14 Juli 2025.
Menurutnya, validasi tersebut merupakan bagian dari peralihan skema data penerima bantuan sosial, dari sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Basis Data Terpadu Nasional (BDTN). Proses ini menyebabkan sejumlah data dinyatakan tidak valid, termasuk peserta yang telah meninggal dunia atau datanya tidak sesuai.
“Untuk wilayah kami yang mencakup Sulsel, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, penonaktifan peserta mencapai sekitar 300–400 ribu orang,” jelas dr. Rahmad.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa cakupan kepesertaan secara nasional masih berada di atas angka 98%, dan hal ini tetap menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat.
Layanan dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat
Dalam hal layanan, BPJS Kesehatan Wilayah IX mencatat bahwa kerja sama dengan fasilitas kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hampir seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rumah sakit, telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan pemanfaatan layanan oleh peserta juga terus menunjukkan pertumbuhan.
“Kami juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN. Secara umum, perkembangan pelaksanaan program ini sangat signifikan,” tambahnya.
