“Sisanya, 2,4 juta ton sepenuhnya berada di tangan swasta. Ini membuka ruang besar untuk penyimpangan, baik pengoplosan maupun potensi penyelundupan,” katanya.
Riyono menyebut ketiadaan kontrol dari hulu hingga hilir sebagai akar masalah. “Negara tidak boleh hanya jadi penonton. Minimal, negara harus punya kontrol atas 20 hingga 50 persen pasar, agar harga dan distribusi tak dikuasai segelintir pihak,” ujarnya.
Solusi Struktural: BUMN Pangan dan Regulasi Tegas
Dalam jangka panjang, Riyono mendesak agar negara membentuk dan memperkuat BUMN pangan yang benar-benar bisa bersaing di pasar bebas, bukan sekadar simbol kelembagaan.
“Satgas Pangan tidak akan cukup jika tak ada kekuatan struktural yang mendukung. Butuh regulasi yang tegas, distribusi yang transparan, dan lembaga yang mampu bertarung dengan jaringan mafia pangan,” pungkasnya.
