Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut data tersebut sebagai sinyal alarm bagi pemerintah. “Kami perlu pastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan, bukan disalahgunakan,” ujarnya dalam pernyataan di Kompleks DPR, Senin, 7 Juli 2025.
Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memberikan izin langsung kepada Kemensos untuk membuka akses data dan bekerja sama dengan PPATK dalam upaya bersih-bersih ini.
Langkah Tegas dan Evaluasi Total
Pemblokiran 10 juta rekening — termasuk milik penerima bansos yang terindikasi bermain judol — menjadi bagian dari langkah preventif. Kemensos juga tengah mengkaji kemungkinan mencoret data penerima yang terlibat dari daftar penerima tahun depan.
Para analis kebijakan sosial mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem bansos digital. “Jika lebih dari 500 ribu penerima bansos bisa berjudi online, ini bukan hanya soal moral, tapi soal sistem yang longgar dan bisa dimanipulasi,” ujar Ahmad Maulana, analis kebijakan publik dari LIPI.
