FAJAR, MAKASSAR — Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran, Perum Bulog menerima mandat dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Penugasan ini akan dilaksanakan Juli hingga Desember 2025. Mandat tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.
Mandat itu menugaskan Bulog untuk menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram atau sekitar 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.
Program SPHP merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam merespons tren kenaikan harga beras belakangan ini.
Pimwil Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Fahrurozi, menegaskan hal itu dalam pantauan langsung pelaksanaan SPHP di Pasar Terong.
Dalam pemantauan ini, Fahrurozi didampingi Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan Polda Sulsel, dan Waaster Kodam XIV/Hasanuddin.
“SPHP dan Bantuan Pangan menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil.” jelas Fahrurozi di Makassar, Minggu, 13 Juli 2025.
Penyaluran SPHP oleh Perum BULOG Kanwil Sulsel dan Sulbar dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi.
Mulai dari pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tahun ini resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi.
