Fraksi-fraksi di DPR lebih memilih loyal kepada mitra koalisi dalam pemerintahan daripada menjalankan fungsi kontrol secara kritis. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan dan saling kontrol antar-cabang pemerintahan. Jika legislatif larut dalam koalisi kekuasaan, maka ruang demokrasi menyempit, dan rakyat kehilangan instrumen korektif terhadap pemerintah.
Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengembalikan peran substantif DPR. Perlu pembenahan serius dalam sistem koalisi, mekanisme legislasi, dan pola rekrutmen politik. Fraksi-fraksi harus didorong untuk lebih independen, terbuka terhadap publik, dan menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas.
Filsuf politik John Stuart Mill, telah mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menjadi tirani. DPR seharusnya menjadi benteng rakyat, bukan pagar kekuasaan. Maka mempertanyakan peran kerakyatan legislator di Senayan bukan bentuk sinisme, tetapi panggilan untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita.
Wallahu a’lam bisawwabe. (*)
