FAJAR, MAKASSAR — Kenaikan anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp173,4 triliun menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Salah satunya datang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar lewat aksi demonstrasi yang digelar di depan Polda Sulsel pada Jumat, 11 Juli.
Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap prioritas anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan. “Kami melihat ada ketimpangan yang sangat mencolok dalam prioritas anggaran negara,” ucap Ketua DEMA Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINAM, Muh Wahyu Hidayat.
“Saat Polri mendapat tambahan anggaran fantastis, kampus kami justru masih mengalami pemblokiran anggaran BLU yang berdampak langsung pada kegiatan akademik dan kemahasiswaan,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai alasan mahasiswa turun ke jalan, ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Ini bukan sekadar soal kami sebagai mahasiswa, ini soal nasib pendidikan nasional. Bagaimana bisa bangsa ini tumbuh kalau otak-otak mudanya tidak diberi ruang berkembang karena alasan anggaran?,” ucapnya.
Pihaknya juga menyayangkan respons aparat terhadap aspirasi mahasiswa yang dinilai cenderung represif.
“Demonstrasi itu hak konstitusional. Tapi yang kami temui justru intimidasi. Padahal, kami hanya ingin menyampaikan kritik atas kebijakan negara yang salah arah,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Ketua DEMA Ushuluddin dan Filsafat UINAM muh Wahyu hidayat mengajukan sejumlah tuntutan, prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
