Kemudian, tolak penambahan anggaran Polri yang tidak proporsional dan reformasi Polri secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme.
“Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan senjata. Kami butuh negara yang mendukung generasi muda dengan pendidikan yang memadai dan ruang kebebasan berekspresi yang dijamin,” tegasnya.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan yang kami akan dorong secara nasional , yang mengecam prioritas anggaran pemerintah yang dianggap menyimpang dari kebutuhan rakyat. Mereka berharap DPRD, DPR RI, dan kementerian terkait bisa mendengar dan menindaklanjuti tuntutan ini.
Wajendlap Reski mengungkapkan bahwa lampu hijau dari Komisi III DPR RI terhadap kenaikan anggaran Polri bukanlah cerminan suara rakyat, melainkan suara elite partai yang jauh dari realitas di lapangan.
“Andaikan rakyat diberi ruang bicara, jawabannya jelas, prioritaskan pendidikan dan kesejahteraan, bukan menumpuk anggaran untuk alat negara yang semakin represif. Kami akan mengawal isu ini sampai Komisi 3 bertobat dan tidak menambahkan anggaran Polri,” ujar Reski. (ams)
