FAJAR, JAKARTA— Suasana tak biasa menyelimuti rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian yang digelar di Kompleks Parlemen, Rabu, 9 Oktober 2025. Rapat yang biasanya berlangsung dinamis dan penuh interaksi, kali ini berjalan dalam keheningan.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, memimpin langsung jalannya rapat. Namun sejak awal, atmosfer ruangan tampak sunyi. Sejumlah anggota dewan tampak lambat memasuki ruang sidang. Bahkan ketika rapat dimulai, nyaris tak ada sapaan atau komunikasi seperti biasanya antara anggota DPR dan jajaran Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang hadir bersama para pejabat eselon I, menyampaikan pemaparan dengan nada pelan dan penuh kehati-hatian. Sementara anggota dewan terlihat pasif, hanya menjawab singkat pertanyaan dari pimpinan rapat.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, membenarkan bahwa sikap diam para legislator adalah bentuk protes terhadap Menteri Pertanian. Firman menilai, Menteri Amran tidak memahami mekanisme dan kewenangan DPR dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Kami memilih diam sebagai bentuk ekspresi politik terhadap sikap sepihak Menteri Pertanian,” kata Firman saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Juli 2025.
Firman, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Politik, menegaskan bahwa proses pembahasan anggaran bukanlah forum satu arah. DPR, kata dia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan pandangan, kritik, dan masukan dalam setiap tahap pembahasan.
