FAJAR, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal temuan mencengangkan dari Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam transaksi judi online, dengan nilai fantastis mencapai Rp957 miliar.
Temuan itu terungkap usai Kemensos menyandingkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta data pemain judi online milik PPATK.
“Saya merasa miris. Ini temuan yang serius dan harus ditindaklanjuti secara hati-hati dan menyeluruh,” kata Puan kepada wartawan, Rabu, 9 Juli 2025.
Puan menegaskan, validasi data harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta tidak gegabah mengambil keputusan, termasuk kemungkinan penghentian bantuan sosial, mengingat potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Bisa saja data mereka disalahgunakan. Jangan sampai mereka yang rentan justru menjadi korban dua kali—datanya dipakai tanpa izin, lalu bansosnya dihentikan,” ujar politisi PDIP itu.
Menurut Puan, maraknya jual beli rekening dan penyalahgunaan NIK harus menjadi perhatian dalam penyelidikan kasus judi online ini. Ia mengingatkan bahwa data dari PPATK tidak bisa langsung dijadikan dasar keputusan untuk mencoret penerima bansos.
“Banyak modus dalam kasus judi online. Termasuk pembelian identitas atau pemanfaatan rekening pihak lain. Ini bukan hal sederhana,” katanya.
Selain itu, Puan juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan data pribadi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan NIK secara masif.
