“Kalau NIK bisa dipakai berjudi tanpa sepengetahuan pemilik, itu artinya sistem kita bolong. Perlindungan data pribadi itu bagian dari hak warga negara,” tegasnya.
Puan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bansos. Ketepatan sasaran dan validitas data menjadi sorotan utama.
“Tujuan bansos adalah melindungi masyarakat miskin dan rentan. Kalau malah digunakan untuk praktik ilegal seperti judi, itu jelas menyimpang. Maka proses verifikasi harus lebih ketat dan akurat,” tuturnya.
Hingga kini, Kemensos menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan data dan belum mengambil keputusan final soal penghentian bantuan terhadap nama-nama yang muncul dalam laporan PPATK.
