FAJAR, TORAJA – Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Toraja Utara belum usai. Puluhan peserta seleksi PPPK Tahap 2 menggeruduk DPRD Toraja Utara, Rabu siang (9/7/25). Mereka menuding panitia seleksi menerbitkan surat “siluman”.
Kedatangan mereka bertujuan mencari keadilan di rumah rakyat tersebut. Massa akhirnya diterima anggota dewan dan dibuat pertemuan khusus dengan melibatkan pihak pemerintah kabupaten.
Sejumlah anggota DPRD Toraja Utara turut hadir dalam pertemuan itu. Ada pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Toraja Utara, Kornelia Untung Seru, didampingi para staf.
Pertemuan memanas. Saling tanggap-menanggapi terjadi antara para peserta seleksi dengan pihak BKPSDM Toraja Utara.
YB, salah seorang mantan Tenaga Kenerja Daerah (TKD) sejak tahun 2005 (saat Kabupaten Toraja Utara masih dinaungi Kabupaten Tana Toraja), membuang SK pengangkatan dirinya di dalam ruang pertemuan. Dia mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara dalam forum.
YB dan rekan-rekannya menduga admin panitia seleksi daerah (Panselda) menerbitkan Surat Keputusan (SK) “siluman” kepada banyak orang.
Peserta lainnya, LR, juga protes. Dia menduga ada permainan di tim seleksi daerah.
“Kami duga ini ada permainan. Yang dapat mengubah itu kan admin daerah. Jadi, kami menduga ini ada kerja sama. Tadi pagi kami telah ke Inspektorat Toraja Utara membawa list nama-nama yang diduga memanipulasi data administrasi. Semoga ada kejelasan kedepan secepatnya,” terangnya.
