“Dari sisi fiskal, beban tarif akan meningkatkan biaya impor dan berisiko menambah tekanan pada APBN, terutama jika harga minyak dunia sedang tinggi. Tanpa skema pengendalian atau subsidi, biaya ini bisa dialihkan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga BBM atau LPG,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan kembali efisiensi jangka panjang dari impor energi dari AS. Ia menilai bahwa kebijakan energi nasional sebaiknya tidak terlalu bergantung pada satu negara, apalagi dalam konteks geopolitik yang tidak stabil.
“Kita jangan terpaku pada pasar AS. Banyak negara lain yang juga memiliki cadangan energi besar dan belum mengenakan tarif setinggi itu kepada Indonesia. Timur Tengah, Afrika Barat, bahkan negara-negara CIS seperti Kazakhstan bisa menjadi alternatif,” ujarnya.
Bastian juga mendorong agar Indonesia mempercepat realisasi diversifikasi mitra dagang energi dan memperkuat posisi tawar melalui kerja sama strategis. Selain itu, upaya memperbesar kapasitas produksi migas dalam negeri harus kembali menjadi prioritas utama.
“Kalau terus-menerus mengandalkan impor, kita akan sangat rentan terhadap fluktuasi global. Maka strategi jangka menengahnya adalah meningkatkan lifting migas domestik, mempercepat eksplorasi blok baru, serta memperkuat kapasitas kilang nasional,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar diplomasi energi diarahkan untuk mencari skema dagang yang tidak hanya komersial tetapi juga strategis dan jangka panjang. Misalnya lewat barter, kontrak jangka panjang, atau pembentukan joint venture kilang dengan negara mitra.
