FAJAR, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri media mendapat sorotan serius dari Komisi I DPR RI. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Dewan Pers, serta sejumlah lembaga penyiaran.
Anggota DPR Syamsu Rizal MI atau Deng Ical menyampaikan keprihatinan mendalam atas nasib para wartawan yang kehilangan pekerjaan.
“Saya merasa sedih. Banyak wartawan yang sekarang dirumahkan, banyak yang dipecat,” kata Deng Ical, Senin (7/7/2025), di Kompleks Parlemen Senayan.
Politikus Fraksi PKB itu menyebut kondisi ini sebagai dampak langsung dari efisiensi anggaran dan ketatnya persaingan dengan platform digital tak berizin, seperti media sosial. Ia menilai kehadiran media daring yang tak diatur secara tegas telah menggerus eksistensi media konvensional seperti radio dan televisi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Deng Ical mengaku telah menyerap aspirasi dari berbagai organisasi wartawan, pemilik media, dan akademisi untuk menyusun langkah konkret di parlemen.
Ia mendorong percepatan revisi regulasi pers dan penyiaran, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan kementerian/lembaga untuk merancang platform digital buatan Indonesia. Tujuannya agar mampu bersaing secara sehat.
“Kita butuh roadmap platform yang dibuat oleh anak bangsa. Bukan hanya untuk perlindungan data, tetapi juga untuk keberlanjutan industri media,” tegas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, turut menyuarakan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan wartawan. Ia menyebut pers sebagai pilar keempat demokrasi yang peran vitalnya harus dijaga secara serius, sebagaimana DPR selama ini memperjuangkan nasib prajurit TNI.
