FAJAR, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, di era Jokowi kembali melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Melalui akun media sosialnya, X, Said Didu menyebut adanya “empat racun” yang menurutnya menjadi penyebab utama kerugian besar dan meningkatnya kasus korupsi di tubuh BUMN.
Dalam cuitannya, Said Didu mengurai empat poin utama yang ia nilai sebagai penyebab memburuknya kinerja BUMN:
- Penugasan proyek rugi.
- Dijadikan penampungan relawan dan parpol.
- Pemaksaan kerja sama dengan swasta yang merugikan BUMN.
- BUMN dijadikan kendaraan politik. Puncaknya terjadi saat ET menjabat Menteri BUMN.
Kritik Bukan Hal Baru
Said Didu memang dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan BUMN.
Mantan pejabat eselon satu ini kerap menyuarakan pendapatnya melalui media sosial maupun forum publik, dan menjadi rujukan berbagai kelompok yang menyoroti isu transparansi dan tata kelola pemerintahan.
Selama ini, Said Didu menekankan pentingnya profesionalisme dan efisiensi dalam tubuh BUMN, serta menolak intervensi politik dalam pengelolaannya. Ia juga aktif dalam berbagai diskusi publik dan kerap menggandeng akademisi maupun pengamat kebijakan untuk mendorong reformasi struktural di sektor BUMN.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian BUMN maupun pihak Istana atas pernyataan tersebut. Namun, pemerintah sebelumnya telah membantah tuduhan politisasi BUMN dan menyatakan bahwa berbagai penugasan kepada BUMN dilakukan demi pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi. (*)
