FAJAR, JAKARTA— Pemerintah akhirnya membuka pintu bagi kelompok honorer yang selama ini berada di luar sistem. Melalui jalur seleksi khusus dengan kode R4, para tenaga non-ASN yang belum tercatat resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) diberi kesempatan mengikuti rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap sistem kepegawaian yang selama bertahun-tahun menyisakan ribuan tenaga honorer tanpa status yang jelas. Mereka bekerja di instansi pemerintah, mengisi kekosongan tenaga teknis dan administratif, namun tak pernah masuk radar seleksi formal karena tak terdaftar di database nasional kepegawaian.
Kategori R4 mencakup tenaga honorer yang telah bekerja minimal sejak 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga kini. Mereka berusia maksimal 56 tahun, memiliki ijazah D3 atau S1 dengan IPK minimal 2,75, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin berat atau dalam masa pensiun.
Berbeda dari jalur umum, mekanisme seleksi untuk R4 menyertakan skema penempatan langsung. Honorer yang formasinya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja berpeluang diangkat tanpa melalui tes berbasis computer assisted test (CAT). Namun, mereka yang tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan formasi tetap harus menjalani seleksi kompetensi.
Tahapan verifikasi data akan dilakukan sepanjang Juli hingga Agustus 2025. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil seleksi diumumkan pada Desember.
Langkah ini menandai perubahan penting dalam kebijakan kepegawaian negara. Setelah bertahun-tahun menuai kritik karena terus menumpuk beban honorer tanpa kejelasan nasib, pemerintah mulai membuka ruang legal dan adil bagi mereka yang selama ini berada di pinggir sistem.
