“Payung hukum bagi ASN itu adalah Undang-Undang ASN, dan di dalamnya sudah jelas mengatur tentang PPPK. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.
Taufan Pawe bahkan berkomitmen untuk mendiskusikan lebih lanjut agar PPPK dapat memperoleh hak pensiun, tunjangan, dan kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan payung hukum yang jelas dalam UU ASN. (sae)
