FAJAR, MAKASSAR — Pengurus Pusat Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V periode 2024–2029 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada 5–6 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai dinamika dan persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta menyusun rekomendasi kebijakan ke depan.
Rakernas dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, termasuk Kakanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Ali Hafid, Ketua AMPUH Abd Azis, Sekretaris DPD AMPUH Sulsel Andi Rahman yang juga bertindak sebagai ketua panitia pelaksana, serta perwakilan dari pemerintah, asosiasi seperti Asphirasi, Amphuri, dan Kesthuri, serta para pengurus AMPUH dari berbagai daerah.
Ketua Umum AMPUH, Abd Azis menegaskan pentingnya Rakernas sebagai wadah evaluasi dan perumusan solusi atas beragam tantangan yang dihadapi penyelenggara haji dan umrah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terkait peralihan sistem pelayanan dari muassasah ke syarikah.
“Persoalan kebijakan ini harus menjadi perhatian bersama. Seperti tahun lalu, peralihan ini menimbulkan sejumlah hambatan, termasuk kegagalan visa vuroda, serta tantangan dalam penyediaan hotel dan armada bus bagi jemaah,” ujarnya.
Abd Azis juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan keberkahan dalam berorganisasi. Ia berharap Rakernas dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota AMPUH dan para jemaah.
