FAJAR, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengadakan perombakan besar-besaran pada pejabat eselon satu di kementeriannya. Enam pejabat yang selama ini memegang posisi strategis diganti.
Enam pejabat yang dimutasi itu adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dan beberapa direktur jenderal. ”Kebijakan ini diambil sebagai bagian evaluasi menyeluruh dan penyegaran untuk selalu mendukung penuh asta cita Presiden Prabowo,” katanya kepada Jawa Pos (Group FAJAR) dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, kemarin (4/7).
Dody telah menunjuk enam pejabat baru. Dengan ”mesin” baru ini, Dody akan berupaya bergerak lebih cepat. ”Saya akan meneruskan mutasi ini sampai kepala balai dan pejabat pembuat komitmen (PPK),” tegasnya.
Dia menganalisis bahwa pada awalnya memang penyerapan anggaran akan sedikit menurun. ”Namun, itu akan dikompensasi dengan kualitas pembangunan yang jauh lebih baik,” terangnya.
Perombakan besar-besaran itu dilakukan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) dan proyek preservasi jalan pada Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Belakangan ini Kementerian PU memang dibelit sejumlah kasus. Beberapa kasus yang mencolok, antara lain, adanya pejabat yang diduga mengumpulkan uang dari kepala balai untuk pesta pernikahan kerabatnya. Ada juga penangkapan pejabat yang membawa uang ribuan dolar Amerika. Yang terbaru, kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kejati Babel.
