Dody menegaskan, Kementerian PU akan terus melakukan pembinaan secara kelembagaan maupun sistem. Hal itu merupakan bagian dari upaya menekan kebocoran anggaran untuk mencapai incremental capital output ratio (ICOR) di bawah 6, sesuai target besar Kementerian PU.
”Selain menekan kebocoran anggaran, yang harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur,” paparnya.
ICOR di bawah 6 memang menjadi salah satu program kementerian PU. ICOR merupakan salah satu indikator yang menunjukkan efisiensi investasi. Salah seorang pelopor ICOR adalah almarhum Prof Sumitro, begawan ekonomi yang juga ayah Presiden Prabowo. ICOR yang tinggi menunjukkan ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan yang mahal serta tidak efektif bagi APBN.
”Kita harus perbaiki dari waktu ke waktu, meningkatkan efisiensinya, dan menekan kebocoran di sana-sini,” paparnya.
Dia mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah klir bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Bukan malah ditutup-tutupi atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif.
”Tapi benar-benar harus dihentikan, segera. Bukan besok, lusa, atau tahun depan, tapi segera. Dan kami semua di Kementerian PU berkomitmen melakukan langkah ini dengan sangat-sangat efektif dan secepat-cepatnya,” tegasnya.
Dody menegaskan, selain OTT KPK di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Kementerian PU juga mencermati proses hukum yang sedang berjalan pada BWS di Bangka Belitung. Kasus itu, menurut Dody, menyebabkan kebocoran anggaran di BWS Bangka Belitung hingga lebih dari 40 persen.
