Telah lama kekacauan manifes ini disuarakan, tapi masih saja terjadi. Pada Mei lalu misalnya, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menyorotinya dalam sebuah rapat koordinasi. “Kami harapkan semua pihak dapat bersinergi dan bertindak tegas terhadap data manifes yang tidak valid, agar potensi gangguan dapat diminimalisir,” ujarnya, seperti dikutip dari Radar Bali Grup Jawa Pos.
Senada, Ketua DPC Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Banyuwangi Nurjatim mengatakan, ada kemungkinan terdapat sejumlah penumpang yang tidak tercatat dalam manifes, terutama mereka yang berada di dalam kendaraan travel.
“Saya kerap menyampaikan, masalah ini kepada pihak ASDP, semua penumpang harus terdata,” katanya Kamis (2/7) lalu.
Yang kerap terjadi selama ini, bus atau travel tidak melaporkan semua penumpang mereka agar cepat prosesnya. Ini dikarenakan, untuk penumpang semua jenis kendaraan, tiket dihitung berdasarkan golongan apa kendaraan yang dipakai, bukan per penumpang. Tiket per penumpang hanya dikenakan kepada mereka yang tidak membawa kendaraan.
Sopir atau kondektur bus seharusnya menyerahkan KTP semua penumpang dan penjual tiket seharusnya mencatat semuanya. Tapi, dari pantauan di lapangan selama ini, itu tidak dilakukan.
Tak Sesuai KTP
Hanya beberapa nama penumpang bus yang disetorkan, itu pun kadang bukan nama lengkap sesuai KTP. Itulah yang kemudian dicatat si penjual tiket tanpa dihitung ulang. Dan, petugas ASDP juga hanya mengecek tiket, bukan jumlah penumpang.
Bukan hanya penulisan nama yang kerap tidak sesuai KTP, alamat pun demikian. Kasus Dewa Gede Yadnya Putra, 48, contohnya.
