Tak hanya itu, kedekatan personal yang ditunjukkan lewat sapaan “paman” kepada Hun Sen pun dipersoalkan. Gaya komunikasi tersebut dianggap tidak sesuai dengan etika diplomatik, terlebih dalam konteks konflik perbatasan yang masih panas.
Menanggapi kemarahan publik, Paetongtarn membela diri dengan menyebut bahwa ucapannya merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk meredakan ketegangan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Thailand dan menegaskan komitmennya mendukung penuh militer.
“Saya tidak bermaksud meremehkan siapa pun. Pembicaraan itu adalah bagian dari upaya membangun jembatan damai. Saya tetap percaya militer adalah garda terdepan pertahanan kita,” katanya dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters.
Imbas dari kontroversi ini langsung terasa. Mahkamah Konstitusi Thailand bergerak cepat dengan mengeluarkan putusan penonaktifan sementara terhadap Paetongtarn. Statusnya kini non-aktif, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kenegaraan.
Penonaktifan tersebut juga memperburuk hubungan bilateral dengan Kamboja. Pemerintah Kamboja membalas dengan membatasi ekspor energi ke Thailand, sementara Bangkok merespons dengan menutup tujuh pos lintas batas.
Kondisi di perbatasan kedua negara saat ini dilaporkan dalam pengawasan ketat militer. Pemerintah Thailand bahkan memperketat regulasi visa bagi warga Kamboja, menyusul kebijakan Phnom Penh yang memboikot produk dan hiburan asal Thailand.
Ketegangan Lama
Skandal ini juga membuka kembali luka lama hubungan antara keluarga Shinawatra dan militer. Diketahui, ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, digulingkan militer pada 2006. Kini, putrinya menghadapi krisis politik dengan latar belakang serupa: sentimen anti-militer dan tuduhan subordinasi terhadap kekuasaan sipil.
