Ia juga menyatakan pentingnya membangun narasi politik lokal yang relevan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, agar pilkada tetap bermakna secara substansi.
“Partai tidak boleh diam. Kita harus mampu mengubah setiap keputusan menjadi ruang strategi. Demokrasi bisa ditunda, tapi perjuangan tidak pernah boleh berhenti,” tegasnya.
Bagi Januar, putusan MK ini memang final dan mengikat secara hukum. Namun dalam konteks politik, keputusan ini menuntut penyesuaian mendalam terhadap strategi partai, mekanisme kaderisasi, dan penguatan fungsi representasi. Ia menekankan bahwa kesiapan partai politik di daerah akan menjadi penentu utama apakah pemisahan pemilu ini akan menjadi jalan menuju perbaikan sistem demokrasi, atau justru membuka ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan non-demokratik. (sae)
