FAJAR, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa hingga awal pekan ini, pihaknya belum menerima secara resmi surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Ia menyebut surat tersebut kemungkinan masih tertumpuk dalam alur surat-masuk sejak masa sidang DPR dibuka kembali pada Selasa (1/7/2025).
“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya. Masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan kita baca dan proses sesuai mekanisme,” ujar Puan di Kompleks Parlemen.
Lebih lanjut, ia juga belum bisa memastikan apakah surat tersebut sudah sampai ke MPR atau DPD, karena menurutnya belum ada koordinasi antarlembaga terkait surat tersebut.
Berbeda dengan pernyataan Puan, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memastikan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut lebih awal. Namun, ia menegaskan bahwa proses kajian administratif dan hukum masih berjalan di internal MPR melalui Sekretariat Jenderal.
“Benar, surat sudah kami terima. Tapi sesuai prosedur, kita masih menunggu hasil kajian dari Sekjen untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Eddy.
Surat pemakzulan tersebut diklaim ditandatangani oleh 332 purnawirawan TNI, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Empat tokoh militer senior yang secara terbuka menandatangani adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
