Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, maka bukan hanya akan menimbulkan ketimpangan, tetapi juga bisa mematikan semangat kewirausahaan yang sedang digalakkan pemerintah melalui berbagai program inkubasi dan pembinaan UMKM.
Ia pun menyerukan agar kepala daerah dan DPRD bijak dalam menetapkan ruang lingkup usaha BUMD. “BUMD sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti air bersih, transportasi umum, pengelolaan pasar tradisional, atau distribusi pangan. Jangan sampai mereka justru mengambil alih proyek-proyek yang bisa dilaksanakan pelaku usaha lokal,” imbuhnya.
Dengan menempatkan BUMD sebagai pelengkap, bukan pesaing, maka perannya akan semakin strategis dalam menopang ekonomi daerah. “BUMD bukan untuk merebut, tapi untuk melengkapi. Jangan sampai niat baik menjadi alat yang justru menyakiti rakyat kecil,” pungkas Andi. (sae)
